Catatan atas Sampah Kota Jayapura (Bagian 2)

Gambar Sampah di Kali Anafri Samping Kantor DPRP (doc. papuahargadiriku.blogspot.com)

47 Ton Sampah per Hari dan Metode Pengelolaan Sampah Tradisional

Setidaknya kita telah mengetahui kisaran jumlah sampah yang tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap harinya, yakni 70% dari sampah yang dihasilkan atau sekitar 47 ton. Sekali lagi, angka ini bukan angka yang mutlak. Sayangnya, lagi-lagi dari angka 47 ton, tidak ada data yang pasti berapa persen yang dikelola, baik dalam bentuk daur ulang maupun sebagai pupuk kompos, misalnya. Atau berapa persen yang dibakar, berapa persen yang dibuang ke kali, sungai atau ke laut, dan berapa persen yang dibuang seenak perut kita di sembarang tempat.

Kita setiap hari dengan mudah menemukan tumpukan sampah menunggu giliran diangkut oleh petugas bercampur dengan lalat dan bau yang tidak sedap. Belum lagi kalau tumpukan sampah tersebut bercampur dengan hujan yang belakangan ini sangat sering mengguyur kota Jayapura. Atau sampah-sampah yang berserakan di jalan-jalan, tempat-tempat umum, menutupi dan menyumbat saluran-saluran drainase, sebagian besar lainnya juga mengalir hingga ke laut dan menimbulkan pencemaran laut hingga kemudian kali Anafri sudah tidak lagi mengalirkan air dan teluk Yotefa sudah dijauhi oleh ikan-ikan dan biota laut lain yang bernilai ekonomis tinggi. Dan yang paling parah dan menakutkan: banjir telah mengakrabi kita semua. Kita juga pasti akan mengakrabi dampak buruk lain dari pengelolaan sampah yang tidak baik, misalnya pada bidang kesehatan dan juga sosial.

Menilik kerja keras pemerintah kota Jayapura dalam menanggulangi sampah, setidaknya ada satu persoalan besar yang membuat kita tidak beranjak dari pola pengelolaan sampah yang masih sangat tradisional. Bahwa hingga sekitar 1 tahun setelah perlawanan terhadap sampah dideklarasikan oleh Walikota Jayapura, kita melihat seluruh energi pemerintah dan warga kota Jayapura dikerahkan hanya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan di dalam kota, mengumpulkannya pada tempat-tempat tertentu dan kemudian diangkut oleh mobil-mobil pengangkut sampah untuk dibawa langsung ke TPA, atau bahkan dibakar. Ini model tradisional yang pertama dan utama.

Padahal kita tahu persis bahwa pasal 44 ayat (2) UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya 5 tahun setelah berlakunya UU ini, pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka. Artinya pengelolaan sampah yang dilakukan secara open dumping atau model TPA Nafri, tidak lagi diperbolehkan. Kita tinggal memiliki waktu sekitar 1 tahun untuk mengubah kebiasaan buruk ini. UU tersebut menyebutkan bahwa sampah yang diperbolehkan dibawa ke TPA adalah jenis sampah B3 atau jenis sampah yang berbahaya dan beracun. Sampah dengan jenis ini hanya berkisar 15% dari seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya.

Kedua, selama ini juga pemerintah kota Jayapura terlihat sibuk mengkampanyekan agar warga kota Jayapura tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kita belum melihat ada upaya serius dari pemerintah kota Jayapura untuk melakukan kampanye pengurangan sampah. Padahal UU pengelolaan sampah juga mengamanahkan pentingnya pengurangan sampah, yang meliputi: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (pasal 20). Kegiatan pengurangan ini lebih dikenal dengan nama 3R: Reduce, Recycle dan Reuse.

Ketiga, pemerintah kota Jayapura masih mengandalkan tenaga-tenaga ad-hoc dalam pengelolaan sampah. Kelompok ini biasanya ‘menyerbu’ wilayah-wilayah di mana sampah telah menggunung atau telah menyebabkan kemacetan pada saluran-saluran pembuangan di dalam kota. Mestinya model ini sudah harus diganti dengan memanfaatkan tenaga kelompok masyarakat yang dibentuk mulai dari tingkat RT dan RW.

Pelibatan kelompok masyarakat pada tingkatan RT dan RW ini jelas sangat penting mengingat 70% sumber sampah berasal dari permukiman masyarakat. Hanya sekitar 30% sampah yang berasal dari tempat-tempat umum seperti sekolah, perkantoran dan juga pusat-pusat bisnis serta pasar rakyat. Sehingga dengan melibatkan peran aktif masyarakat pada lingkup terkecil maka produksi sampah sebesar 70% dapat dikendalikan dengan mudah. Tentunya keberadaan kelompok-kelompok pecinta lingkungan yang lebih bersifat sementara tadi tetap diperlukan, karena mereka bisa diminta untuk menggarap kelompok sampah di luar permukiman masyarakat yang sebesar 30% tadi.

Dengan mengetahui persentase timbulan sampah ini, maka kita bisa mengetahui prioritas kerja dalam hal pengendalian dan pengelolaan sampah di kota Jayapura. Selain itu, kita juga bisa memetakan aktor-aktor utama yang harus terlibat aktif di dalamnya.(bersambung)

Yang lainnya :

2 Responses to Catatan atas Sampah Kota Jayapura (Bagian 2)

  1. kikyrisky says:

    Terima kasih untuk serial catatan kondisi eksisting persampahan di Kota Jayapura, sangat bermanfaat sekali.
    Impian saya pribadi ialah melihat TPA Nafri berubah model dari yang open dumping menjadi sanitary landfill atau minimal controlled landfill dulu deh. Bisakah terwujud di tahun 2013 ini? *sigh*

  2. ari says:

    Sampah yang berhamburan di terminal lama entrop disebabkan karena Tempat Pembuangan Sampah Sementara jauh dari pemukiman warga. Padahal Ide dan desain ojek sampah sudah diajukan oleh Karang Taruna Waniamabey Kelurahan Entrop melalui pemerintah setempat. akan tetapi mungkin proposal ini salah alamat atau memang pemerintah tidak memperhatikan ide dari generasi muda yang cinta kebersihan akan tetapi tidak memiliki finasial untuk mewujudkan mimpi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>